KUTAI BARAT – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya semakin gencar diperjuangkan oleh masyarakat dari tujuh kecamatan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur (Kaltim). Dukungan juga mengalir, termasuk dari Bupati Kutai Barat FX. Yapan yang telah memberikan rekomendasi kepada forum pembentukan DOB Benua Raya.
Ketua Forum DOB Benua Raya, Arli Laman, menjelaskan tujuan pemekaran adalah pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terlebih wilayah ini dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujar Arli dalam dialog dengan RRI Sendawar, Rabu (29/1/2025).
Arli menyebut, tujuh kecamatan yang mendukung pemekaran adalah Kecamatan Bongan, Jempang, Muara Pahu, Penyinggahan, Siluq Ngurai, Muara Lawa, dan Bentian Besar. Total populasi di wilayah tersebut mencapai 53 ribu jiwa dari 79 kampung.
Saat ini kata Arli, tinggal menunggu rekomendasi dan persetujuan DPRD Kubar. “Kalau surat persetunjuan dari bupati sudah ada, hanya di DPRD yang belum. Kami sudah tiga kali buat surat ke DPRD minta dibentuk panitia khusus supaya nanti saat kita mendaftar di Mendagri didampingi oleh DPRD,” ucapnya.
“Tanggal 20 Februari 2025 kami akan rakor di Jakarta akan kami serahkan usulan DOB Benua Raya ke Mendagri,” tambah dia.
Arli mengatakan, salah satu alasan utama pemekaran adalah ketertinggalan infrastruktur di sejumlah desa hingga kini belum memiliki akses jalan yang memadai. Selain itu, fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan layanan kesehatan di wilayah tersebut masih minim.
“Infrastruktur kami buruk. Bahkan Pustu (puskesmas pembantu) ada di tiap kampung, tetapi perawatnya tidak ada. Sekolah juga ada tapi gurunya tidak mau tinggal di kampung. Akses jalan yang sulit membuat guru dan tenaga kesehatan enggan tinggal di desa-desa,” jelas Arli.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Forum DOB telah menyusun peta jalan pembangunan, termasuk pembukaan jalan baru melalui lahan konservasi. Arli optimis dengan status kabupaten baru, kawasan hutan dapat diubah menjadi Area Penggunaan Lain (APL) untuk mendukung pembangunan.
Jika pemekaran terwujud, anggaran daerah diproyeksikan meningkat dua kali lipat, memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, pemekaran diharapkan membuka lapangan kerja baru, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
“Saat ini banyak pengangguran di wilayah kami. Dengan adanya DOB, setidaknya akan ada penyerapan tenaga kerja di instansi pemerintah dan sektor swasta,” ujarnya.
Potensi ekonomi di wilayah Benua Raya juga sangat besar, dengan banyak perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, serta peluang di sektor pariwisata dan budaya.
