KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berpeluang besar memperoleh pinjaman pembangunan berskala besar dari pemerintah pusat, dengan nilai yang diperkirakan bisa mencapai Rp2,5 triliun. Peluang ini muncul berkat potensi kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang dimiliki daerah tersebut, sebagaimana diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, usai menghadiri Gebyar dan Reward Pajak Daerah Tahun 2025 di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Kamis (06/11/2025).
Jimmi menjelaskan, wacana pinjaman ini merupakan inisiatif yang didorong oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunan daerah. “Saya bertanya ke Dirjen. Kita masih punya potensi kurang bayar dan kurang salur. Apakah itu bisa dijadikan jaminan untuk melakukan pinjaman? Mereka bilang bisa,” ujarnya.
Menurut Jimmi, potensi kurang bayar dan kurang salur DBH Kutim saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dengan nilai tersebut, daerah memiliki peluang mengajukan pinjaman hingga 2,5 kali lipat dari jumlah tersebut. “Potensi kita ada 1 triliun lebih. Jadi pinjaman itu bisa sampai 2,5 triliun,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat juga memberikan dorongan agar daerah dapat memanfaatkan lembaga keuangan, seperti bank, untuk ikut berperan dalam pembiayaan pembangunan. “Pemerintah pusat mendorong pemanfaatan bank untuk bisa ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Jimmi menilai langkah ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan daerah dalam mengelola potensi keuangannya. Namun, ia menegaskan pentingnya validasi atas potensi finansial Kutim sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan izin pinjaman. “Tergantung ke validasi dari potensi finansial kita itu seperti apa, itu yang mau dilihat oleh pusat. Dan ke depannya dari hasil pinjaman ini kita bisa menyajikan pertumbuhan ekonomi itu berapa persen,” tutup Jimmi.
Peluang pinjaman hingga Rp2,5 triliun tersebut dinilai dapat menjadi momentum strategis bagi Kutim untuk mempercepat realisasi berbagai proyek infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta memperluas sektor ekonomi produktif.
